Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Belitung
Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, termasuk pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupatan Belitung. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Dari hasil survei tersebut akan diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung.
Untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan ini, dapat dilakukan melalui link yang telah disediakan.